Bakal Bencana Kolosal Aceh Itu Bernama; Ladia Galaska!


Miris! Itu kesan penulis membaca Harian Serambi Indonesia edisi Sabtu (04/08/2012) tentang Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh terhadap proyek pembangunan proyek jalan Ladia Galaska (Lautan Hindia, Gayo Alas, dan Selat Malaka) yang dilaksanakan Pemerintah Aceh sejak 2002-2007. Menjadi tanda tanya besar pada keputusan MA tersebut adalah sejauh mana mereka tahu bahwa proyek itu tidak melanggar analisis dampak lingkungan (AMDAL), sementara jelas sekali sebelumnya WALHI Aceh menemukan bukti-bukti baru (novum) atas kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan jalan Ladia Galaska di Aceh yang melalui kawasan hutan lindung itu?

Terlepas dari niat baik Pemerintah Aceh untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh yang tinggal di kawasan Barat-Selatan-Tengah itu, sepertinya rencana membuka ruas jalan Ladia Galaska pantas disebut sebagai kado pertama Pemerintah Aceh yang baru. Proyek yang hubungkan antara lintas timur dan lintas barat Aceh sepanjang 470 kilometer dengan menembus kawasan dataran tinggi Leuser pasti akan berdampak besar bagi kerusakan ekosistem disana. Sadarkah Pasangan dr.Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf akan dampak tersebut? Mengertikah mereka dan para legislatif Aceh bahwa proyek tersebut dapat merusak kawasan hutan lindung dan konservasi, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan habitat jutaan spesies langka yang tidak bisa ditemukan di belahan mana pun di jagat raya ini?

Dua pertanyaan di atas adalah bukti kuat untuk Mahkamah Agung Negeri ini tidak memenangkan Pemerintah Aceh. Sehingga MA tidak membuat Pemerintah Aceh senang bukan kepalang. Jangan-jangan, mereka akan rayakan keputusan MA tersebut dalam acara buka puasa bersama dengan anggota Legislatif Aceh. Sementara generasi Aceh yang terancam masa depannya itu hanya dihadiahi wajah bermuram durja. Ini tak bisa dibiarkan! Masyarakat Aceh tak boleh tinggal diam terima keputusan itu begitu saja. Alasan peningkatan ekonomi masyarakat hanyalah pameo mereka saja. Ini adalah lahan empuk bagi para pejabat di Aceh nikmati hasil (baca; kecipratan) persen proyek Lagia Galaska. Ini bukan berburuk sangka apalagi berpikiran negatif. Banyak kasus korupsi berawal dari kebijakan salah pihak Eksekutif dan Legislatif dalam sikapi isu pembangunan.

Kembali kepada keputusan MA yang menolak PK WALHI Aceh terkait pembngunan jalan Ladi Galaska dengan alasan tak ada pelanggaran Amdal. Ini adalah keputusan yang bersifat destruktif! Unsur pengurangan resiko bencana (preparedness) pun tidak dijelaskan sedikitpun sebagai dasar yang menggarisbawahi (penyerta) keputusan ini. Pada hal, dr.Zaini Abdullah baru-baru ini mengeluarkan pendapat saat bertemu pihak Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, bahwa dalam setiap pembangunan Aceh ke depan akan diikutkan isu pengurangan resiko bencana. Aceh tak boleh dipimpin “seolah-olah” akan serius, dan tujuannya bagus ke depan. Jangan ada kesan kepemimpinan Aceh ke depan hanya “interpretasi” dari pemimpin yang “jago olah”.

Lagi-lagi, banyak pertanyaan bisa diajukan pada Mahkamah Agung. Apakah pihak MA Republik Indonesia itu pahami benar apa itu AMDAL? Sudahkah merek apelajari akibat-akibat yang ditimbulkan proyek bernama Ladia Galaska? Sebuah bukti baru yang malah begitu kuat muncul adalah MA punya peran besar menyuburkan buruknya sistem negara ini yang melahirkan banyak kebijakan yang tidak prnah pro-rakyat!

Kesadaran para pengambil kebijakan tentang banyaknya bencana alam yang terjadi di Aceh sudah mencapai tingkat yang sangat memperihatinkan. Harusnya, Aceh sudah layak diterapkan daerah “darurat ekologis”. Bukan malah digiring ke arah persiapan menghadapi bencana besar dalam mega proyek Ladia Galaska itu. Bencana seperti banjir bandang akibat penebangan hutan yang sembarangan sudah sering kita alami. Dan kejadian itu telah memakan korban manusia dan materil yang tidak sedikit. Banyak penduduk desa yang tinggal di dekat sungai dan di pinggiran hutan merasakan ganasnya bencana itu. Bahkan, banjir bandang sudah menjadi seperti sebuah agenda tahunan di daerah ini. Tidakkah MA sadar? Apakah Pemerintah Aceh tak pernah mau belajar dari kejadian yang menimpa daerah Tangse, Kuala Simpang, lintasan Bireuen-Takengon, daerah Pantai Barat Selatan, dan beberapa daerah lain?

Penulis hanya ingin ingatkan para pihak yang meloncat gembira karena putusan MA terhadap kelanjutan proyek Ladia Galaska. Bahwasanya, pembangunan ruas jalan tersebut pasti menyebabkan banyak kayu-kayu ditebang. Dan dengan alasan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakata Aceh, para cukong kayu dan oknum-oknum terkait punya permainan baru selama proyek itu dijalankan. Kemana terapan banyak aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah pusat dalam Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 150, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTRWN yang mengatur kegiatan dalam KSN berstatus lindung itu? Tidakkah diterapkan sama sekali? Ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Aceh lewat instansi terkait mereka.

Seharusnya, peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat Aceh pemukiman untuk menuntut para pengambil kebijakan di Aceh atas keputusan mereka meneruskan proyek jalan Ladia Galaska. Bukankah penebangan pohon di Hutan Lindung Burlintang, Hutan Lindung Singgahmata Gayo, Kawasan Ekosistem Leuser, dan dua bagian lainnya sudah jelas-jelas merusak ekosistem yang ada di dalamnya? Apa Mahkamah Agung dan Pemerintah Aceh memahami dengan baik masalah ini?

Dampak negatif dari pembangunan jalan Ladia Galaska terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat Aceh ke depan itu sangat besar. Kehadiran bangunan-bangunan baru di sepanjang ruas jalan tersebut akan menjadikan banyak petaka. Tak akan pernah ada jaminan kayu-kayu akan banyak diloloskan oleh para penebang liar melalui jalan tersebut. Ancaman terhadap kelangsungan ekosistem hutan di daerah tersebut sungguh tak ada dalam pemikiran MA dan Pemerintah Aceh. Sungguh memilukan!

Sampai kapan rakyat Aceh dijadikan tumbal dari keputusan arogan yang dibuat oleh Para pemimpinnya? Sampai rakyat Aceh rasakan bencana maha dahsyat seperti Tsunami 7 (tujuh) tahun silam?

Sekali lagi, Pemerintah Aceh yang sekarang harus memperlihatkan keseriusan mereka untuk lebih komit terhadap isu kerusakan lingkungan akibat dari sebuah proses pembangunan. Hal ini mejadi begitu penting mengingat masa depan generasi muda Aceh dipertaruhkan kelangsungan hidupnya dari baik buruknya sebuah kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup. Apalagi, hutan, pegunungan, sungai, dan lautan adalah sumber kehidupan yang besar apabila dipelihara dengan baik dan diikat dengan peraturan yang bijaksana tata pengelolaannya.

Bencana alam yang selalu datang mengancam akibat dari sebuah pembangunan yang mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat. Alasan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman seharusnya tidak dijadikan alat politik meraup banyak keuntungan untuk pribadi dan kelompok partai penguasa. Pemerintah Aceh yang baru harus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan, bukan sebaliknya menjadi katalisator bagi suburnya kerusakan lingkungan di daerah Aceh.

Pemerintah Aceh yang baru tak boleh ingkari janji-janji mereka dalam kampanye beberapa bulan yang lalu. Bukankah, mereka meminta masyarakat memilih mereka bila ingin lingkungan hidup di Aceh menjadi baik? Apa perbedaan pemerintah Aceh yang dulu dengan sekarang bila hutan dihancurkan demi alasan pembangunan?

Dukungan untuk menjadikan Aceh ada dalam kondisi darurat ekologi karena banyaknya bencana alam yang telah terjadi setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir, adalah sesuatu yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang baru. Pemimpin Aceh yang menang lewat Partai Aceh itu harusnya mengerti benar bahwa angka kerusakan hutan di Aceh setiap tahun terus saja mengalami pengurangan luas yang mencapai kurang lebih 20.796 hektare akibat pembalakan liar. Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan harusnya diupayakan oleh Pemerintah yang baru tersebut. Mereka seharusnya tidak menerima putusan MA bernomor 730 PK/Pdt/2011 itu. Apa yang akan terjadi pada hutan Aceh 10 tahun ke depan jika Pemerintah Aceh tidak berbuat apa-apa untuk menghambat laju kerusakan hutan di wilayahnya? Apakah mereka mengerti ini?

Akhirnya, penulis ingin simpulkan bahwa pembangunan ruas jalan Ladia Galaska itu semakin memperparah kerusakan hutan di Aceh. Dan Mahkamah Agung kita sama sekali tidak tahu karena tak pernah mau tahu akan hal itu. Pemerintahan Aceh yang baru di tangan dr. Zaini dan Bapak Muzakir Manaf tak pernah ingin menyadari bahwa proyek jalan Ladia Galaska itu akan menjadi monster besar terjadinya bencana ekologi di Aceh ke depan. Diteruskannya pembangunan proyek jalan tersebut sesungguhnya akan menjadi calon kuat terjadinya bencana kolosal di di Aceh. Semoga, Pemerintah Aceh dan instansi terkait lainnya yang sudah terlanjur euforia terhadap putusan MA itu dapat menyadari bahwa Aceh sudah memasuki darurat Ekologis. Semoga!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s