Pengelolaan Hutan Aceh: Pemerintah Pusat Vs UUPA


Kondisi hutan lindung di Aceh kian hari semakin mencemaskan saja. Ia ibarat sebuah bom waktu yang siap meledak kapan pun. Sungguh sebuah ancaman yang sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi; tidak hanya orang – orang yang mendiami Propinsi paling ujung dari Pulau Sumatra ini saja. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk menghambat terjadinya ledakan bom itu?

Keberadaan hutan lindung di Aceh yang sudah mengalami kerusakan parah itu sudah teramati dari hasil foto Citra Satelit Lancet ITM yang dilakukan akhir 2009 yang memperlihatkan luas kawasan hutan yang rusak mencapai 92.000 hektare. Dari jumlah itu, 34 persen atau 31.280 hektare terjadi pada kawasan hutan lindung (Yayasan Leuser Internasional (YLI), 2009). Namun, tentu saja hasilnya akan berbeda bila dalam Tahun 2011 ini hutan Aceh yang sudah sangat parah tingkat kerusakannya itu diamati kembalii dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada tahun 2009 tersebut.

Penyelematan Aceh butuh kebijakan politik yang tulus. Sehingga, keseriusan dari Pemerintah di tingkat pusat dan daerah sudah begitu mendesak untuk masalah kerusakan hutan Aceh. Kerjasama pembentukan langkah-langkah penyelamatan yang lebih serius dilandasi ketulusan sudah harus dimulai sejak sekarang. Pemerintah Daerah Aceh harus lebih intensif membangun hubungan dengan pihak berwenang di Jakarta agar adanya sebuah kebijakan positif yang berpihak pada kelangsungan hidup pepohonan dan berbagai makhluk lain di dalamnya. Tak perlu ada lagi sikap saling tuding atas kewenangan untuk membuat kebijakan. Jangan selalu mengedepan ego dan menyalahkan atas kondisi parahnya tingkat kerusakan hutan Aceh seperti sekarang.

Pemerintah Pusat Melupakan UUPA?

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Aceh adalah dua pihak yang merupakan komponen terpenting dalam pengelolaan hutan Aceh. Tak bisa disangkal bila keduanya adalah para pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini.

Dan Pemerintah Pusat lewat kementrian kehutanan semestinya memandang Aceh sebagai satu daerah yang benar-benar khusus karena memiliki Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang telah dilegalkan lewat Undang-Undang no. 11 tahun 2006 tentang tata pelaksanaan Pemerintahan di Aceh. Segala keputusan yang diambil menyangkut tata pengelolaan hutan tak boleh serta merta disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Perlunya Kompromi dengan Pemerintah Aceh bukanlah sesuatu yang haram dilakukan oleh Pemerintah Pusat, termasuk juga mau mempertimbangkan kelamnya riwayat konflik bersenjatayang terjadi di masa lalu.

Pemerintah Aceh dengan UUPA yang dimilikinya telah memiliki kewenangan yang berbeda dari daerah lain di Indonesia secara otomatis. Pemerintah Pusat tidak boleh mengulang kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya seperti mengeluarkan surat nomor S.681/Menhut-II/Kum/2010 perihal kewenangan sub-bidang kehutanan di Aceh.

Adapun kelima sub bidang urusan pemerintah bidang kehutanan yang akan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat itu meliputi: Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam dan Pengusahaan Taman Buru dan kebun Buru; Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar; Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar; serta Lembaga Konservasi.

Kewenangan pengelolaan kawasan konservasi itu sepenuhnya ada pada Pemerintah Aceh. Dan ini butuh kebijakan yang benar dan sesuai sehingga terkesan tidak jelas serta simpang siurnya kewajiban antara Pusat dan Aceh.

Menteri Kehutanan jelas telah berbuat salah dengan melakukan klaim bahwa lima sub kewenangan kehutanan Aceh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Seharusnya Pemerintah Pusat mengerti bahwa di Aceh tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan sebagai dasar hukum atas peletakan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Mandat UUPA Kepada Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh mendapat mandat kuat dari UUPA untuk mengelola hutan lindungnya. Namun demikian, Pemerintah Pusat bisa saja membuat peraturan-peraturan lain lewat Mentri Kehutanan untuk berwenang mengelola hutan lindung tersebut, dan Pemerintah Aceh harus sigap mengantisipasi kemungkinan ini. Pengelolaan hutan yang dilakukan dengan aturan Pemerintah Pusat sering tak sesuai harapan masyarakat luas. Rakyat Aceh pantas khawatir memikirkan nasib hutan lindung mereka bila Pemerintah Pusat membuat aturan-aturan baru yang tidak menguntungkan Aceh.

Pemerintah Pusat seharusnya menyadari sepenuhnya bahwa dalam Pasal 149 dan 150 UUPA, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan pengelolaan kawasan lindung, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk cagar budaya.Jadi, kewenangan pengelolaan hutan Aceh bukanlah milik Pemerintah Pusat. Masyrakat Aceh tak bolehkehilangan sumber pendapatan yang sangat besar dalam bidang perdagangan karbon.

Pemerintah Pusat tak boleh menganggap remeh eksistensi UUPA jika benar-benar serius menjadi Bapak yang baik bagi anaknya bernama Aceh. Dalam setiap surat dengan kop apapun dari Jakarta haruslah menyebutkan “sesuai dengan Undang-Undang no. 11 Tahun 2006” sebagai bentuk kompromi terlebih dahulu dengan rakyat Aceh sebelum peraturannya dibuat. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Pusat jika tidak mau dianggap sebagai pihak paling berdosa dan harus bertanggung jawab atas rusaknya hutan di wilayah Aceh.

Kesimpulan

Kerusakan hutan lindung di Aceh sudah begitu parah. Aceh dalam 5 tahun ke depan akan rawan bencana alam jika area hutannya terus dijarah untuk ditebang oleh pembalak liar. Meskipun moraritorium logging telah dicanangkan sejak tahun 2007 bukan berarti hutan Aceh berhenti ditebang. Dan Pemerintah Aceh yang memiliki mandat dari UUPA untuk menjaga hutan Aceh sudah seharusnya bekerja lebih serius dengan aksi-aksi penyelematan terhadap hutan Aceh.

Hutan Aceh adalah milik masyarakat Aceh yang sepantasnya dijaga dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Aceh. Kordinasi dengan Pemerintah Pusat yang telah memberikan Aceh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Aceh menjalankan tata pemerintahannya. Dan sistem hukum nasional tetap masih berlaku bagi semua proses pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan kerusakan hutan dan kesalahan pengelolaannya. Hal ini tak bisa dipungkiri karena Aceh masih bagian dari Negera Kesaturan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Pusat harus selalu berkordinasi dengan penyelenggara Pemerintahan Aceh untuk semua peraturan yang akan dibuat sehubungan dengan pengelolaan hutan Aceh. Penting juga bagi Pemerintah Aceh sendiri lebih serius menjadi pengelola hutan Aceh yang baik agar masa depan rakyat Aceh pun menjadi lebih baik.

Segala peraturan yang berhubungan dengan konservasi hutan Aceh tak bisa diambil di Jakarta. Sudah sepantasnya kompromi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Hutan Aceh itu ada untuk kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya dan seluruh penduduk Bumi pada umumnya.

Oleh karenanya, kesadaran semua masyarakat Aceh untuk turut serta memberi dukungan kepada Pemerintah Aceh dalam menjaga dan mengelola Hutan sangat dibutuhkan. Penebangan Hutan jangan lagi terjadi dari sekarang agar semua masyarakat Aceh terhindar dari bahaya bencana alam yang dapat datang kapan saja bila hutan tak ada lagi di wilayah Aceh.

***Tulisan ini telah dimuat di Majalah Tanah Rencong terbitan WALHI Aceh.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s